BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Satgas BBM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, Kamis (14/05/2026), menyusul aksi demonstrasi ratusan sopir angkutan dari berbagai daerah terkait kelangkaan solar subsidi.
Sidak diawali dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel H. Ahmad Bagiawan, serta melibatkan unsur TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin untuk memastikan distribusi BBM subsidi, khususnya solar dan biosolar, berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pemantauan meliputi SPBKB Trikora, SPBKB Guntung Manggis, SPBU Landasan Ulin Tengah, sejumlah SPBU di kawasan Basirih, hingga SPBU di Gambut.
Ariadi mengatakan pemerintah ingin memastikan ketersediaan pasokan serta pemerataan distribusi BBM subsidi kepada masyarakat.
“Atas arahan Bapak Gubernur, kami diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan pasokan BBM aman dan distribusinya berjalan lancar serta tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah tidak ingin masyarakat dirugikan akibat potensi penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Kami ingin memastikan distribusi merata dan masyarakat tidak menjadi korban dari pengelolaan BBM yang tidak sesuai aturan,” katanya.
Dari hasil pemantauan, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU juga terpantau tertib dan terkendali.
“Secara umum hasil sidak cukup baik. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dan antrean relatif tertib,” jelas Ariadi.
Selain pemantauan, tim juga memberikan edukasi kepada pengelola SPBU agar distribusi BBM tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait laporan dugaan pungutan liar di sejumlah SPBU, Ariadi menegaskan praktik yang memberatkan masyarakat tidak akan ditoleransi dan dapat dikenakan sanksi.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov Kalimantan Selatan menegaskan pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkala melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum.
“Kegiatan ini akan terus kami lakukan agar distribusi BBM di Kalimantan Selatan tetap berjalan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya. (Alf)
