BANJARMASIN, dnusantarapost.com — Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk program penanganan hipertensi pada 2027. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, saat membuka Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang digelar Dinas Kesehatan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti para camat, kepala 28 puskesmas se-Kota Banjarmasin, serta jajaran perangkat daerah terkait. Forum ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular (PTM).
Wali Kota Muhammad Yamin HR mengatakan, hipertensi menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, pemerintah kota berencana menyiapkan dukungan anggaran khusus untuk memperkuat penanganan dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kalau tidak salah, kasus hipertensi di tempat kita termasuk yang tinggi. Ini jadi catatan penting, pada tahun 2027 mendatang alokasi anggaran penanganan hipertensi akan disiapkan sekitar Rp800 juta. Karena itu, sosialisasinya harus kita lakukan jauh lebih masif lagi di masyarakat,” ujar Yamin.
Selain penanganan hipertensi, Yamin menekankan pentingnya kolaborasi ant perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan kesehatan. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bekerja secara terpadu dan menghindari ego sektoral.
“Sering saya sampaikan kepada seluruh kepala SKPD dan jajaran bahwa kita semua ini berada di dalam satu kapal yang besar. Di dalamnya kita sama-sama mengayuh dan mendayung. Tidak boleh ada lagi yang namanya ego sektoral atau merasa ingin lebih kencang sendiri. Kita harus mengayuh bersama dengan gerakan dan alunan yang sama, agar perahu ini sampai pada tujuan dengan lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut memiliki dua sasaran utama, yakni meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menyusun rencana aksi lintas sektor.
Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
“Pertama berkaitan dengan kualitas layanan, kita ingin mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan daerah melalui P2P, termasuk upaya pencegahan dan penanganan penyakit seperti DBD maupun potensi penyakit lainnya secara cepat dan tepat,” jelas Yanuar.
Ia menambahkan, forum tersebut juga menjadi wadah koordinasi antara perangkat daerah dan 28 puskesmas untuk merumuskan langkah penanganan berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat di Banjarmasin.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin turut memberikan penghargaan Capaian SPM Terbaik kepada sejumlah puskesmas atas capaian pelayanan kesehatan sepanjang 2026 hingga Triwulan III.
Berikut daftar puskesmas penerima penghargaan berdasarkan program:
- Program Hipertensi: Puskesmas Pemurus Baru.
- Program Diabetes Melitus: Puskesmas Sungai Andai.
- Program Usia Produktif: Puskesmas 9 Nopember.
- Program ODGJ: Puskesmas Alalak Selatan.
- Program TBC: Puskesmas Sungai Bilu.
- Program HIV: Puskesmas Terminal.
Melalui koordinasi lintas sektor, penguatan program pencegahan, serta rencana dukungan anggaran penanganan hipertensi, Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan memperkuat pengendalian penyakit secara berkelanjutan. (Alf/Vina)
