BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Kota Banjarbaru diminta tidak menunggu persoalan muncul dan membesar sebelum mengambil langkah penanganan. Pengawasan tata ruang hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana dinilai perlu diperkuat sejak dini.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (7/9/2026).
Sirajoni mengatakan, pengendalian tata ruang menjadi salah satu aspek penting yang harus mendapat perhatian serius. Menurutnya, pembangunan yang sejak awal mengacu pada peruntukan ruang dapat mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
“Kalau tata ruang kita sepakati dan kita jalankan dengan baik, perkembangan yang tidak sesuai peruntukan bisa kita cegah sejak awal,” ujarnya.
Ia menyinggung persoalan peternakan babi yang hingga kini menjadi salah satu pembahasan di lingkungan Pemko Banjarbaru. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi kesesuaian tata ruang.
Karena itu, Sirajoni meminta Dinas PUPR lebih aktif melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap perkembangan pembangunan di lapangan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai ketentuan tata ruang.
Keterbatasan personel, lanjutnya, tidak boleh menjadi alasan lemahnya pengawasan. Camat dan lurah diminta turut berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah masing-masing.
“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” tegasnya.
Sirajoni juga meminta Satpol PP mengoptimalkan personel untuk melakukan pengecekan, evaluasi hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Menurutnya, pengawasan tersebut semakin penting seiring perkembangan Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap potensi persoalan harus diidentifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Tak hanya tata ruang, kesiapan menghadapi bencana juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut.
Terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sirajoni meminta kawasan yang berpotensi terdampak segera dipetakan. Pemetaan tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menyiapkan kebutuhan penanganan di lapangan.
Salah satunya menyangkut ketersediaan akses dan sumber air yang menjadi faktor penting dalam proses pemadaman.
“Intinya untuk kebakaran ini adalah air,” katanya.
Di sisi lain, potensi banjir juga perlu diantisipasi seiring perubahan musim. Sirajoni menekankan, pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi.
“Walaupun ini bencana yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ucapnya.
Rakor tersebut diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah dan pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru.
Penguatan koordinasi antara BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP dalam menghadapi potensi karhutla juga menjadi bagian dari tindak lanjut rapat.
