MARTAPURA, dnusantarapost.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar menyiapkan bimbingan teknis (Bimtek) bagi 20 Pambakal yang baru dilantik hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.
Bimtek tersebut direncanakan digelar pada Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi pembekalan awal bagi para Pambakal sebelum menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di desa masing-masing.
Kepala DPMD Kabupaten Banjar Muhammad Hafiz Anshari mengatakan, materi Bimtek akan mencakup pemahaman dasar pemerintahan desa, kepemimpinan, kebijakan publik, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Namun, menurutnya, aspek pencegahan korupsi menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian khusus.
“Yang utama adalah terkait dengan penjagaan dan pengawalan korupsi juga masuk ke sana. Itu yang lebih ditekankan,” ujar Hafiz, Senin (7/9/2026).
Selain tata kelola pemerintahan, para Pambakal juga akan dibekali pemahaman mengenai service excellence atau pelayanan prima. Materi tersebut diarahkan agar para kepala desa mampu memberikan pelayanan publik yang baik sekaligus membangun sikap profesional sebagai pemimpin di tingkat desa.
Hafiz menjelaskan, Bimtek secara khusus diperuntukkan bagi 20 Pambakal hasil Pilkades Serentak 2026. Mereka dinilai perlu mendapatkan pemahaman awal mengenai tugas dan tanggung jawab sebelum sepenuhnya menjalankan pemerintahan desa.
“Ini khusus bagi 20 desa yang hari ini dilantik, terkait dengan pemahaman awal tentang pemerintahan desa, kepemimpinan, dan pencegahan korupsi,” katanya.
Selain mengikuti Bimtek, para Pambakal baru juga akan diarahkan mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam tiga bulan ke depan. Dokumen tersebut menjadi pijakan pembangunan desa selama masa kepemimpinan mereka.
Adapun 20 Pambakal tersebut merupakan hasil Pilkades Serentak 2026 yang dilantik bersama tiga Pambakal Pengganti Antar Waktu (PAW). Tiga Pambakal PAW berasal dari Desa Sungai Alat, Desa Podok, dan Desa Tambak Baru Ulu.
DPMD Kabupaten Banjar berharap pembekalan tersebut dapat memperkuat kapasitas Pambakal sejak awal masa jabatan, sehingga mampu menjalankan pemerintahan secara profesional, transparan, serta mengedepankan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, Pambakal tidak hanya memahami aspek administrasi pemerintahan desa, tetapi juga memiliki bekal kepemimpinan dan kesadaran untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan desa. (nurul)
