BANJARBARU, dnusantarapost.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin membuka sekaligus memimpin entry meeting yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Lantai 3 Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis (23/04/2026).
Entry meeting ini dihadiri sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, di antaranya Dinas PUPR, BPKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Dalam kegiatan tersebut, dibahas penugasan terkait disiplin belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian tema Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2026.
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyatakan entry meeting ini merupakan langkah strategis dalam pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu.
“Ada beberapa hal yang telah disampaikan. Kami mengimbau seluruh perangkat daerah dapat mendukung proses pengawasan dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu agar penugasan berjalan lancar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan peran BPKP tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam memberikan pendampingan guna meningkatkan efektivitas program pembangunan serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Ayi Riyanto memaparkan rencana kerja pengawasan serta ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan tata kelola anggaran dan pendapatan berjalan optimal.
“Evaluasi ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan anggaran dan pendapatan semakin baik,” ujarnya.
Melalui entry meeting ini, diharapkan terjalin koordinasi yang solid antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, tepat sasaran, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Alf)
