JAKARTA, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memaparkan strategi dan kesiapan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027”, Kamis (18/06/2026).
Rakorsus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago di Jakarta, tersebut diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama kementerian dan lembaga terkait guna memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi karhutla.
Dalam paparannya, Muhidin menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan memiliki karakteristik bentang alam rawa dan lahan gambut yang rentan terbakar, terutama saat musim kemarau panjang dan aktivitas pembukaan lahan.
Menurutnya, karhutla di Kalimantan Selatan memiliki pola siklus yang berulang, dengan kejadian besar tercatat pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, jumlah kejadian karhutla mencapai 2.799 kasus dengan luas lahan terbakar sekitar 190.394,58 hektare.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membagi wilayah prioritas penanganan karhutla menjadi tiga kawasan utama, yakni area ring satu Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, wilayah utara yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, serta sebagian Tapin, dan wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, serta sebagian Tanah Laut.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SIPONGI) periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat sebanyak 492 titik panas (hotspot) dengan delapan kejadian kebakaran yang menghanguskan lahan seluas 33,52 hektare.
Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni 300 titik, sementara luas lahan terdampak terbesar terjadi di Kabupaten Banjar yang mencapai sekitar 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, dan hotspot mulai meningkat menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September 2026,” ujar Muhidin.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota terkait antisipasi dan kesiapan menghadapi karhutla 2026.
Selain itu, berbagai upaya pencegahan dilakukan melalui pemetaan dan zonasi wilayah rawan, sosialisasi pencegahan karhutla, latihan dan simulasi, pembangunan infrastruktur pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air, serta patroli rutin di wilayah prioritas.
Muhidin menjelaskan, sejumlah langkah kesiapsiagaan juga telah dilakukan, di antaranya patroli ring satu sejak April 2026, penetapan status Siaga Darurat di Kabupaten Barito Kuala, pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut, serta Apel Siaga Provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026.
Dalam menghadapi ancaman karhutla, Pemprov Kalsel menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, serta 372 personel patroli dan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE).
Dukungan sarana dan prasarana juga disiapkan, meliputi 68 unit mobil tangki, 114 unit kendaraan operasional, 186 unit kendaraan patroli, dan 337 unit mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla memiliki dampak langsung terhadap ketahanan nasional, perekonomian, dan hubungan diplomatik, sehingga memerlukan sinergi dan respons cepat dari seluruh pihak.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api ketika kebakaran sudah meluas,” tegasnya.
Dalam rakorsus tersebut, Kalimantan Selatan masuk dalam enam provinsi yang mendapat perhatian khusus karena memiliki ekosistem gambut yang luas, bersama Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Oleh karena itu, mitigasi akan diperkuat melalui apel siaga mulai awal Juli 2026 dengan dukungan pemerintah pusat, sinergi lintas sektor, serta pelaksanaan Rencana Kontingensi Karhutla Kalimantan Selatan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi karhutla yang dipengaruhi kondisi cuaca kering akibat El Nino.
Menurutnya, seluruh pemegang izin konsesi kehutanan harus bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerjanya.
Selain itu, pemerintah pusat telah mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 yang mengintegrasikan sistem pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan terjadinya karhutla. (Alf)
