BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Wakil Bupati Tanah Laut H.M. Zazuli mengikuti peresmian Paket Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia melalui video conference, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan tersebut berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan.
Dalam peresmian tersebut, Presiden RI meresmikan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia.
Program tersebut merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan peningkatan konektivitas daerah guna mendukung swasembada pangan nasional.
Presiden menekankan bahwa keberadaan jalan yang memadai memiliki peran penting dalam menunjang distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai komoditas unggulan daerah lainnya.
Selain memperlancar arus barang dan jasa, infrastruktur jalan juga dinilai mampu menekan biaya logistik, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum melaporkan bahwa Program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2025 telah berhasil menyelesaikan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer.
Seluruh pekerjaan telah mencapai progres 100 persen dan siap dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Menteri PU juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah dirancang untuk memperkuat konektivitas antara kawasan produksi dengan pasar, pusat pelayanan publik, dan jaringan jalan nasional.
Dengan demikian, sistem logistik nasional diharapkan menjadi lebih efisien dan efektif.
Melalui peresmian ini, pemerintah berharap infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di berbagai wilayah Indonesia.
Turut mengikuti kegiatan tersebut jajaran pemerintah daerah, kementerian terkait, serta para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui jaringan daring. (nurul octaviani)
