BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 se-Kalimantan Selatan yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin di kawasan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Senin (08/06/2026).
Rapat koordinasi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Noor Yaumil yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Galuh, Pemprov Kalsel menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI dan Kementerian Sosial atas perhatian yang diberikan melalui pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan.
“Program Sekolah Rakyat merupakan program yang sangat berpihak kepada masyarakat miskin dan membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaannya,” ujar Galuh.
Menurutnya, progres pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan berjalan cukup cepat. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat sedang berlangsung di Kota Banjarbaru, , Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
Selain itu, sejumlah kabupaten dan kota lain juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, usulan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, belum dapat direalisasikan karena kondisi lahan yang dinilai rawan banjir.
Pemprov Kalsel menilai keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, tenaga pendidik, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Karena itu, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta terus memperkuat sinergi dalam menyukseskan program tersebut.
“Ketika Sekolah Rakyat berdiri di suatu daerah, kita harus mempersiapkan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Selain itu, perlu dilakukan upaya jemput bola untuk mencari calon siswa bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH),” katanya.
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrem serta keluarga miskin pada kelompok desil 1 dan desil 2.
Pemprov Kalsel juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif dengan melibatkan camat, kepala desa, dan lurah agar informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan segera memetakan calon siswa yang memenuhi persyaratan serta melakukan pendataan secara aktif kepada keluarga sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Farhanie mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, Dinas Sosial Provinsi Kalsel bersama Kementerian Sosial RI, khususnya BBPPKS Banjarmasin, terus melakukan koordinasi, pendampingan, dan monitoring terhadap pelaksanaan program, termasuk proses rekrutmen calon siswa.
“Kami terus bersinergi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, mulai dari koordinasi, monitoring pembangunan, hingga pendampingan rekrutmen calon siswa,” ujar Farhanie.
Usai pembukaan rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru untuk meninjau langsung aktivitas pembelajaran dan fasilitas yang tersedia. (Myh)
