BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel tengah merancang penanganan permanen untuk mengatasi kerusakan berulang di Jalan Veteran, Kelurahan Sungai Lulut, Kota Banjarmasin.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib, usai rapat kerja bersama Komisi III DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (21/7/2026).
Yasin menjelaskan, perbaikan yang dilakukan saat ini masih bersifat sementara agar arus lalu lintas tetap dapat dilalui masyarakat.
Menurutnya, solusi permanen memerlukan pembangunan konstruksi pile slab, seperti yang telah diterapkan di kawasan depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun, metode tersebut berpotensi mengharuskan penutupan total ruas jalan selama proses pengerjaan.
“Kalau mau permanen kita harus pasang pile slab. Cuma yang jadi masalah, kemungkinan harus menutup jalan. Menutup jalan itu lawas (lama), kurang lebih 9 bulan. Itu dampaknya ke masyarakat seperti apa,” ujar Yasin.
Ia mengatakan, dampak penutupan jalan terhadap aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan mobilitas warga menjadi pertimbangan utama sebelum proyek dijalankan.
Karena itu, Komisi III DPRD Kalsel menyarankan agar Pemprov Kalsel terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, sekaligus memetakan dampak sosial yang mungkin timbul.
“Tadi disarankan oleh bapak-bapak di dewan untuk coba sosialisasi dulu ke camat dan lurah. Kalau ditutup 9 bulan, bagaimana dampaknya ke masyarakat dan orang berjualan. Sosialisasi ini akan kita laksanakan mulai sekarang sampai akhir tahun,” kata Yasin.
Dari sisi anggaran, tim perencana memperkirakan kebutuhan biaya konstruksi sekitar Rp200 juta per meter. Dengan estimasi panjang penanganan sekitar 50 meter, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp10 miliar, belum termasuk biaya pembebasan lahan apabila diperlukan.
Yasin menambahkan, DPRD Kalimantan Selatan menyatakan siap mendukung penganggaran proyek tersebut. Apabila proses sosialisasi dan pemetaan dampak sosial dapat diselesaikan pada tahun ini, pembangunan fisik ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027. (Alf/Vina)
