BANJARMASIN, dnusantarapost.com — Dua tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan refleksi sekaligus evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Ketua Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Banjarmasin, Fahrur Razi, mengatakan evaluasi terhadap kinerja pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi terhadap berbagai persoalan yang dirasakan.
“Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Apa yang sudah baik dapat kita apresiasi, sementara hal-hal yang masih perlu diperbaiki tentu dapat kita sampaikan sebagai masukan,” ujar Fahrur Razi.
Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan cara yang tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus tetap diiringi dengan tanggung jawab. Penyampaian aspirasi hendaknya tidak dilakukan dengan tindakan anarkis yang berpotensi merugikan masyarakat, merusak fasilitas umum, maupun membahayakan keselamatan orang lain.
“Silakan menyampaikan aspirasi. Kritik juga merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara-cara anarkis. Jangan sampai niat menyampaikan aspirasi justru merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat luas,” tegasnya.
Fahrur juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga suasana Kota Banjarmasin tetap aman dan kondusif. Perbedaan pandangan politik, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persatuan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
Ia berharap setiap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan memperbaiki berbagai kebijakan yang dinilai masih memiliki kekurangan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga Banjarmasin tetap damai. Kritik dan evaluasi boleh, bahkan penting dalam demokrasi, tetapi mari kita sampaikan dengan tertib, dan bertanggung jawab,” katanya.
Fahrur menambahkan, menjaga keamanan dan kedamaian bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan mengedepankan dialog dan penyampaian aspirasi secara konstitusional, berbagai perbedaan pandangan diharapkan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Jangan sampai perbedaan pilihan dan pendapat membuat kita saling berhadapan. Kita semua memiliki kepentingan yang sama, yaitu menjaga Kota Banjarmasin tetap aman, nyaman, dan kondusif,” pungkasnya. (red)
