BANJARBARU, dnusantarapost.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla yang digelar di VIP Room Bandara Sjamsuddin Noor, Kota Banjarbaru, Senin (24/8/2026) siang.
Rakor dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, serta jajaran Forkopimda Kalsel. Rapat dipimpin Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin.
Turut hadir Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Danlanud Syamsuddin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin.
Pembahasan difokuskan pada langkah strategis menghadapi potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan unsur terkait memperkuat sinergi agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Dalam rakor tersebut, Pangdam XXII/Tambun Bungai juga melakukan koordinasi secara virtual dengan tim di tingkat pusat. Koordinasi membahas perkembangan situasi karhutla serta langkah penanganan dan antisipasi untuk mencegah kebakaran meluas.
Selain kesiapan penanganan ketika kebakaran terjadi, rakor menekankan pentingnya pencegahan munculnya titik api baru. Pemantauan wilayah rawan, percepatan penyampaian informasi, dan respons terpadu menjadi bagian dari strategi menghadapi ancaman karhutla.
Usai rakor, Gubernur Kalsel bersama jajaran terkait meninjau lokasi embung air yang disiapkan sebagai salah satu sumber pasokan air untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Forkopimda berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla.
Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi kebakaran sedini mungkin serta meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan, aktivitas masyarakat, dan kualitas udara.
Melalui koordinasi lintas sektor yang semakin terpadu, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat strategi pencegahan terhadap munculnya titik api baru. (Alf)
