BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus angka Rp18.000 pada Rabu (3/6/2026) memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Pelemahan rupiah tersebut diperkirakan akan berdampak pada berbagai sektor, mulai dari harga kebutuhan pokok hingga biaya produksi pelaku usaha.
Meski demikian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Prof. Dr. H. Andin Ahmad Yunani, S.E., M.Si., meminta masyarakat tidak panik berlebihan. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini berbeda jauh dengan krisis moneter 1998 karena fundamental ekonomi nasional dinilai masih cukup kuat.
“Dulu semua sektor runtuh secara bersamaan, mulai dari perbankan, utang swasta hingga situasi politik yang tidak stabil. Sekarang fondasi ekonomi kita jauh lebih kuat dan sistem keuangan diawasi lebih ketat, sehingga kecil kemungkinan krisis seperti 1998 terulang,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Ahmad Yunani menjelaskan, pelemahan rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, seperti tingginya suku bunga di Amerika Serikat dan ketidakpastian geopolitik global yang mendorong investor memburu aset berdenominasi dolar AS.
Di balik tekanan tersebut, Kalimantan Selatan justru memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan. Sebagai daerah penghasil komoditas ekspor seperti batu bara, kelapa sawit, karet, hasil perikanan, dan pertanian, kenaikan nilai dolar berpotensi meningkatkan pendapatan dari sektor ekspor.
“Ketika dolar menguat, penerimaan eksportir dalam rupiah ikut meningkat. Ini menjadi peluang bagi daerah yang memiliki basis ekonomi ekspor seperti Kalimantan Selatan. Tantangannya adalah bagaimana manfaatnya tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga bisa dirasakan pekerja, UMKM, dan masyarakat luas,” jelasnya.
Namun, keuntungan sektor ekspor tersebut tidak serta-merta dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ahmad Yunani mengingatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah justru menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak negatif dari pelemahan rupiah.
“Apabila dolar mencapai Rp18.000, masyarakat menengah ke bawah akan menghadapi tekanan berupa kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya hidup, dan menurunnya daya beli. Kelompok rentan inilah yang perlu mendapat perhatian serius,” katanya.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, risiko meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial perlu diantisipasi sejak dini. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain menjaga stabilitas harga pangan melalui operasi pasar, memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar, memperkuat sektor UMKM dan pertanian lokal, serta menyiapkan program perlindungan sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat rentan.
“Daerah yang mampu memanfaatkan peluang ekspor sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap barang impor akan lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi global. Pemerintah daerah harus hadir agar tekanan ekonomi ini tidak berujung pada meningkatnya kemiskinan dan melemahnya daya beli masyarakat,” pungkas Ahmad Yunani. (nurul octaviani)
