BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostasan) Kabupaten Tanah Laut ambil bagian dalam Public Communication Summit 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).
Mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital”, forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah bersama dalam menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin dinamis.
Melalui kegiatan ini, para peserta mendorong penguatan sistem pemantauan isu publik, peningkatan koordinasi dalam analisis informasi, serta percepatan respons terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, terutama di ruang digital.
Keikutsertaan Diskominfostasan Tanah Laut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk memperluas jejaring kerja sama antardaerah dalam pengelolaan informasi publik.
Kepala Diskominfostasan Tanah Laut, Rika Amalia, menilai Public Communication Summit memiliki peran penting dalam memperkuat kolaborasi dan menyatukan langkah antarinstansi pemerintah.
“Forum seperti ini memberikan ruang untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik. Di tengah derasnya arus informasi saat ini, pemerintah daerah dituntut mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan kredibel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Diskominfostasan Tanah Laut turut hadir bersama perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari Desa Banyu Irang, Tirta Jaya, dan Karang Rejo.
Partisipasi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi komunikasi publik yang lebih efektif, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya dalam menyampaikan informasi yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
Public Communication Summit 2026 juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan komunikasi publik, mulai dari unsur pemerintah daerah, Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, akademisi, insan media, hingga praktisi komunikasi. (nurul octaviani)
