Pemkab Balangan Gelar FKP untuk Matangkan Rancangan Awal RKPD 2027

BALANGAN, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aula I Bapperida Kabupaten Balangan, Jumat (13/2/2026), dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan arah pembangunan daerah ke depan.

Forum ini menjadi wadah penjaringan aspirasi sekaligus sinkronisasi program pembangunan agar tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah daerah menilai masukan dari masyarakat dan stakeholder penting untuk memastikan perencanaan lebih tepat sasaran serta realistis secara anggaran.

Bacaan Lainnya

Sekretaris Daerah Fakhriyanto menekankan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus dilakukan secara cermat dan selektif. Ia mengingatkan agar setiap usulan program dipertimbangkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, seluruh aspirasi tetap dicatat, namun perlu disaring agar selaras dengan kondisi keuangan daerah. Perencanaan yang realistis dinilai penting agar program yang disusun benar-benar dapat dijalankan secara efektif.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan lintas sektor. Meski sektor jasa, perdagangan, dan perhotelan terus berkembang, sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah tetap harus diperkuat agar pertumbuhan berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Balangan Rakhmadi Yusni menegaskan bahwa FKP merupakan tahapan krusial dalam proses penyusunan RKPD. Tanpa forum ini, dokumen perencanaan dinilai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, tidak semua usulan program dapat dimasukkan ke dalam RKPD 2027. Setiap usulan akan dipilah berdasarkan urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta kesesuaian dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.

Melalui forum ini, pemerintah berharap rancangan awal RKPD 2027 mampu merepresentasikan kebutuhan riil daerah, tetap rasional dari sisi anggaran, serta mendorong pembangunan Kabupaten Balangan yang berkelanjutan dan seimbang antar sektor.

Pos terkait