BALANGAN, dnusantarapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-31 Masa Persidangan II Tahun 2025 pada Senin (16/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan, Hj. Linda Wati, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua II Syamsudinoor. Hadir pula Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, H. Sufriannor, mewakili Bupati Balangan H. Abdul Hadi.
Agenda utama rapat adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
Dalam laporan yang disampaikan, disebutkan bahwa Pemkab Balangan menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp4.184.500.893.232,00 dengan realisasi mencapai 103,38 persen atau Rp4.326.129.918.038,91. Sementara untuk belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp4.075.272.429.234,00 dan terealisasi sebesar 87,83 persen atau Rp3.578.994.094.657,39.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Balangan menganggarkan pembiayaan netto sebesar Rp109.228.463.998,00 dengan realisasi mencapai 99,99 persen, menyisakan Rp1.077.617,33. Hasil akhir pelaksanaan APBD 2024 menyisakan saldo anggaran lebih (SiLPA) sebesar Rp637.908.437.000,85.
Pj Sekda Balangan, H. Sufriannor, menambahkan bahwa Raperda pertanggungjawaban APBD ini juga dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung.
“Di antaranya laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif secara lebih rinci,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, juga disampaikan bahwa Kabupaten Balangan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi kali ke-12 berturut-turut Balangan meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah.
“Ini yang ke-12 kalinya, dan menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan konsisten menjaga kualitas pelaporan keuangan, meskipun standar dari BPK terus meningkat,” ujar Bupati Abdul Hadi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Pj Sekda.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran eksekutif untuk terus meningkatkan kinerja demi mempertahankan pencapaian tersebut.
“Bukan karena prestise dari opini WTP itu, melainkan karena opini itu adalah gambaran dari efisiensi penggunaan anggaran kita untuk membangun daerah,” pungkasnya.
