BANJARBARU, dnusantarapost.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar audiensi Program Banua Waspada Scam bersama Tim Tenaga Ahli Gubernur (TAG), Senin (25/05/2026), di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
Program yang diinisiasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan digital ini rencananya akan diluncurkan pada Agustus 2026.
Audiensi tersebut diinisiasi Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), antara lain Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Koperasi dan UKM, serta Biro Perekonomian.
Materi program dipaparkan Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Kalsel Armansyah, didampingi Asisten Direktur Andi Rahman Yuliman.
Banua Waspada Scam merupakan program edukasi OJK Kalsel untuk melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan digital, termasuk investasi ilegal dan kejahatan finansial berbasis daring.
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ciri-ciri penipuan digital sekaligus mencegah kerugian finansial akibat scam.
Dalam paparannya, OJK mencatat secara nasional terdapat 549.074 laporan terkait scam dengan total kerugian mencapai Rp9 triliun.
Sementara di Kalimantan Selatan, data OJK sejak Desember 2025 hingga 30 April 2026 menunjukkan terdapat 3.314 laporan dengan total kerugian mencapai Rp111,2 miliar.
OJK mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan data pribadi, menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, dan kode OTP, serta menghindari mengklik tautan dari nomor atau akun yang tidak dikenal.
Dalam forum tersebut, sejumlah Tim Tenaga Ahli Gubernur turut memberikan masukan terkait penguatan program edukasi tersebut.
Tasyriq Usman menyarankan OJK memperluas sosialisasi melalui media televisi agar jangkauan edukasi lebih luas.
Sementara itu, Gusti Muhammad Hatta mendorong pemanfaatan radio sebagai sarana edukasi untuk menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok.
Adapun Nurul Fajar Desira menekankan pentingnya koordinasi antara OJK dengan instansi terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta sektor perbankan, agar penanganan laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. (Alf)
