BANJARBARU, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin, didampingi Kepala Biro Perekonomian Eddy Elminsyah Jaya, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (13/07/2026).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, wali kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Selain membahas pengendalian inflasi, rapat juga mengangkat isu kenaikan harga ikan segar, pendataan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Usai rapat, Rusma Khazairin menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Selatan masih dalam kategori aman dan terkendali. Bahkan, sejumlah komoditas mengalami deflasi.
“Berdasarkan rilis BPS, posisi inflasi Kalimantan Selatan pada Juni lalu berada di peringkat keenam nasional. Pada rilis terbaru minggu kedua Juli, posisinya turun menjadi peringkat ke-12 dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,09,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel Eddy Elminsyah Jaya menjelaskan komoditas ikan segar di Kalimantan Selatan yang sempat menjadi perhatian nasional masih berada dalam kondisi aman.
“Berdasarkan peta geospasial inflasi, Kalimantan Selatan berada pada zona hijau untuk komoditas ikan segar. Artinya, kondisinya relatif aman dibandingkan sejumlah provinsi lain,” jelas Eddy.
Meski inflasi terkendali, Eddy mengatakan Gubernur H. Muhidin menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan untuk tetap memantau perkembangan harga pangan bergejolak (volatile food).
Menurutnya, pemantauan tersebut penting agar pemerintah daerah dapat segera melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga melalui Gerakan Pasar Murah maupun Operasi Pasar secara berkelanjutan.
Eddy juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengembangkan Early Warning System (EWS) Kawal Inflasi Kalsel Bekerja sebagai sistem peringatan dini untuk memantau potensi kenaikan harga dan ketersediaan pasokan.
“Sistem ini menjadi dasar bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan kota dalam mengambil kebijakan intervensi secara cepat dan tepat,” katanya.
Sistem tersebut dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah diluncurkan untuk mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Rapat turut dihadiri Kepala BPS Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif, perwakilan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Kadin Kalimantan Selatan, serta instansi terkait lainnya. (Alf)
