BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Forum Demokrasi Masyarakat Sipil menggelar aksi damai di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (13/07/2026). Mereka menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pemadaman listrik (blackout) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi, di antaranya Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan, Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), dan Gantara.
Koordinator Lapangan Aksi, Ahmad Husaini, meminta kepolisian memberikan kepastian hukum terhadap penanganan dugaan pelanggaran UU ITE yang dilaporkan melibatkan seorang kreator konten bernama Babe Aldo.
“Kami meminta kepolisian segera menetapkan status tersangka apabila konten yang dibuatnya memang memenuhi unsur pidana,” ujar Ahmad.
Selain menyuarakan persoalan dugaan pelanggaran UU ITE, massa juga memprotes terjadinya pemadaman listrik yang dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Menurut Ahmad, kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara di Indonesia.
“Kami menuntut PLN segera menyelesaikan permasalahan sistem kelistrikan ini secara permanen agar tidak terus merugikan sektor ekonomi dan aktivitas masyarakat,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Jaini, yang menemui perwakilan massa, menyatakan DPRD telah menindaklanjuti persoalan pelayanan kelistrikan.
Ia menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, yang membidangi infrastruktur telah memanggil jajaran PT PLN (Persero) untuk membahas persoalan tersebut.
“Dalam waktu dekat Komisi III akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran PLN untuk membahas kendala teknis serta mencari solusi atas persoalan yang terjadi,” ujar Jaini.
DPRD Kalimantan Selatan menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan pembahasan bersama pihak terkait. (Alf/Nawir)
