BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan pentingnya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menjawab tantangan ke depan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Selasa (07/04/2026).
Musrenbang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, kepala Bappeda kabupaten/kota, kepala organisasi perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Muhidin.
Ia menjelaskan, pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera, serta diarahkan menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Muhidin juga memaparkan capaian pembangunan 2025, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,10 yang berada di atas rata-rata nasional, serta pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
“Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, termasuk yang terendah secara nasional,” jelasnya.
Menurutnya, arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar, termasuk penanganan banjir yang harus dilakukan secara terpadu.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial, tetapi harus dari hulu hingga hilir melalui normalisasi sungai, peningkatan drainase, dan pembangunan sodetan,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Kalsel mendorong sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsuddin Noor.
“Seluruh program ini harus berjalan selaras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengapresiasi komitmen Pemprov Kalsel dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
“Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor unggulan.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Suprapti Tri Astuti menyampaikan, Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar berbasis data.
Menurutnya, pemerataan pembangunan antarwilayah serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh daerah berkembang secara seimbang di Kalimantan Selatan. (Alf)
