BANJARBARU, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aula Mako Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (10/06/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, Ketua DPRD Kalimantan Selatan H. Supian H.K., pimpinan SKK Migas, Pertamina Patra Niaga, BMKG, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Muhidin menyampaikan rapat tersebut membahas dua agenda strategis, yakni pembaruan struktur Satgas Karhutla dan pengawasan distribusi BBM di Kalimantan Selatan.
“Hari ini kita melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dan Pengawasan Pendistribusian BBM di wilayah Polda Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurut Muhidin, struktur Satgas Karhutla yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih efektif menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat saat musim kemarau.
“Posisi Satgas Karhutla yang ada sekarang ini strukturnya sudah lama sehingga perlu diperbarui. Saya minta kepada satgas yang baru nantinya untuk menginventarisasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan langkah-langkah antisipasi Karhutla,” katanya.
Berdasarkan laporan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara Juni menjadi masa transisi menuju musim kemarau dan Juli diprediksi menjadi awal musim kemarau di sebagian wilayah Kalimantan Selatan.
Karena itu, seluruh anggota Satgas Karhutla diminta melakukan pendataan ulang serta memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana di lapangan.
Muhidin juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca panas mulai terjadi di sejumlah wilayah.
“Saat ini cuaca cukup panas. Saya minta masyarakat jangan membakar sembarangan. Jika selesai membersihkan lahan, sampah lebih baik dikubur dan tidak dibakar karena berpotensi menimbulkan titik api yang dapat menyebar,” tegasnya.
Selain membahas Karhutla, rapat juga menyoroti distribusi BBM di Kalimantan Selatan. Muhidin memastikan pasokan BBM dalam kondisi aman dan mencukupi.
“Alhamdulillah, wilayah Kalimantan Selatan lancar karena dari Pertamina tidak ada kekurangan pasokan. Saya minta SPBU di wilayah perkotaan mengatur pelayanan agar tidak menimbulkan antrean panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rakor tersebut merupakan langkah antisipatif menghadapi potensi Karhutla sekaligus mengatasi berbagai persoalan distribusi BBM.
Menurutnya, Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk memberantas praktik premanisme di sekitar SPBU serta menindak dugaan penimbunan BBM.
“Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk menangkap hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU serta menindak dugaan penimbunan BBM berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang beredar di media sosial,” katanya.
Kapolda menegaskan kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan tetap tersedia sesuai alokasi BPH Migas. Saat ini penyaluran harian Biosolar mencapai sekitar 2.026 kiloliter (KL), sedangkan Pertalite sekitar 1.872 kiloliter (KL).
Untuk memperkuat pengawasan, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, dan Pertamina guna melakukan pengawasan lapangan maupun patroli siber terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pemberian sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir khusus, serta penyesuaian jadwal distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat lebih tertib dan lancar.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra melaporkan terdapat 1.137 titik panas (hotspot) yang terpantau di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, tercatat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan total luas area terdampak mencapai 41,39 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.
BMKG juga menyampaikan hingga saat ini belum ada wilayah di Kalimantan Selatan yang secara resmi memasuki musim kemarau. Namun sejumlah daerah diperkirakan mulai mengalami awal musim kemarau dalam waktu dekat.
Selain itu, kondisi iklim tahun 2026 dipengaruhi fenomena El Nino di Samudera Pasifik. Meski demikian, tingkat kekeringan diprediksi tidak seberat beberapa tahun sebelumnya dan Kalimantan Selatan diperkirakan akan menghadapi musim kemarau selama kurang lebih enam bulan ke depan. (Alf)
