BANJARBARU, dnusantarapost.com — Wakil Bupati Tanah Laut, H. M. Zazuli, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Musrenbang diawali dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, yang menekankan pentingnya konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini dinilai penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing, serta kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia memaparkan capaian pembangunan daerah tahun 2025 yang menunjukkan tren positif, bahkan melampaui sejumlah indikator nasional.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan tercatat mencapai 76,10 atau berada di atas rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi juga berada di angka 5,22 persen, melampaui capaian nasional sebesar 5,04 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 3,73 persen, menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Indonesia.
Gubernur juga menegaskan pentingnya penyelarasan RKPD dengan agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan sumber daya manusia, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
Dalam forum tersebut, turut dibahas berbagai program strategis, di antaranya pengendalian banjir terpadu, peningkatan kualitas jalan, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan sektor unggulan daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Tanah Laut dalam Musrenbang ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Melalui partisipasi aktif tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap program pembangunan yang dirancang ke depan semakin terarah, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Tuntung Pandang.
Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, para kepala daerah se-Kalimantan Selatan, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (nurul octaviani)
