BANJARBARU – Toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Kota Banjarbaru didorong untuk menyediakan minimal 30% dari total area etalase mereka guna menampilkan dan menjual produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Dorongan ini datang dari Komisi II DPRD Banjarbaru sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha lokal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Liana, menekankan perlunya langkah nyata agar ritel modern tak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mengangkat UMKM lokal. Ia juga mendesak agar dinas terkait melakukan inspeksi terhadap ritel yang belum menjual produk lokal dan memfasilitasi pertemuan antara pelaku UMKM dan manajemen ritel.
“Termasuk pelatihan mengenai pembuatan produk, pengemasan, serta perizinan juga merupakan hal penting yang harus dilaksanakan,” ujarnya dalam rapat kerja di Ruang Rapat Intan, belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) Banjarbaru, Sartono, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka jalur kurasi produk UMKM agar dapat masuk ke ritel modern. Pihaknya juga rutin menggelar agenda kemitraan usaha yang mempertemukan pelaku UMKM dengan pengelola ritel.
“Beberapa produk UMKM memang sudah berhasil masuk, namun jumlahnya masih terbatas. Sebagian masih terkendala kualitas kemasan, label, dan legalitas,” ujar Sartono saat dikonfirmasi Jumat (25/5/2025).
Diskopumnaker juga tengah merancang pembentukan tim pembinaan dan pengawasan UMKM agar pelaku usaha memahami persyaratan sejak awal, serta mencegah masalah hukum seperti yang dialami produk “Mama Khas Banjar”.
Ia menambahkan bahwa aturan kewajiban 30% etalase sebenarnya telah berlaku sejak 2021, namun implementasinya masih bertahap karena menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana dari pihak ritel dan UMKM.
“UMKM juga perlu menyiapkan produknya agar memenuhi standar ritel modern,” tegas Sartono.
Ketua Koperasi Mitra Idaman Banjarbaru, Alfisah, yang juga membina sejumlah UMKM, turut mengapresiasi langkah ini. Menurutnya, sejak 2023 produk-produk yang dibina koperasinya telah masuk ke ritel modern, termasuk di area strategis seperti sekitar bandara.
“Produk yang kami pasarkan antara lain herbal dan produk berbasis kearifan lokal, seperti kayu bajakah, amplang ikan tenggiri, dan minyak Dayak. Respons pasar cukup baik, terutama di kawasan bandara,” tutur Alfisah.
Ia menyebut kebijakan alokasi 30% etalase ini sebagai langkah konkret yang sangat ditunggu oleh pelaku UMKM.
“Selama ini, tantangan kami adalah distribusi, visibilitas produk, dan permodalan. Banyak UMKM punya produk bagus tapi tidak bisa produksi dalam jumlah besar karena keterbatasan modal. Dengan kewajiban ini, kami merasa lebih dihargai. Tapi kami berharap, implementasinya juga dibarengi dukungan modal, pendampingan, dan pelatihan. Ini bukan sekadar soal ruang, tapi juga kualitas dan kesinambungan produksi,” jelasnya.
Alfisah optimis, dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, ritel, lembaga keuangan, dan UMKM, Banjarbaru bisa menjadi contoh kota yang berhasil mengangkat ekonomi lokal yang berkelanjutan.
