PELAIHARI, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkai dengan sosialisasi program nasional secara virtual, Selasa (05/05/2026).
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut juga mencakup Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Rakor diikuti dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Iwan Persada, unsur Forkopimda, serta perwakilan dinas yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Tak hanya membahas pengendalian inflasi, forum ini juga menyoroti pentingnya penyediaan data ekonomi yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Selain itu, sosialisasi jaminan produk halal juga menjadi perhatian untuk memperkuat perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berperan aktif menjaga stabilitas harga. Ia mengingatkan agar kepala daerah bersama TPID tidak hanya mengikuti rapat, tetapi juga turun langsung ke lapangan.
“Jangan sekadar ikut rapat. Pantau langsung kondisi di pasar, cek harga, dan lakukan langkah konkret dalam pengendalian inflasi,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono, inflasi Indonesia pada April 2026 secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 2,48 persen.
Secara umum, kondisi inflasi nasional masih terkendali, meski sejumlah komoditas tetap perlu mendapat perhatian. (nurul octaviani)
