BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin memaparkan strategi tersebut secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (01/04/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan melalui konferensi daring ini diikuti 70 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia yang terbagi dalam enam wilayah, yakni Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku-Papua.
Dalam presentasinya, Syarifuddin menjelaskan capaian program penurunan pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan sepanjang 2025.
“Tahun 2025, realisasi program perencanaan tenaga kerja mencapai 96,48 persen dengan anggaran Rp168.122.000. Pelatihan kerja terealisasi 90,05 persen, dan penempatan tenaga kerja mencapai 96,58 persen,” ujarnya.
Ia menegaskan, program tersebut akan terus dilanjutkan pada 2026 dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, berbagai kerja sama strategis telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi, kemitraan dengan KADIN, pelatihan bersama BPJS Ketenagakerjaan, kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), serta sosialisasi peluang kerja luar negeri bersama BP2MI.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong inovasi melalui program inklusif seperti Cafe Inklusi yang melibatkan tenaga kerja dari kalangan disabilitas.
“Program ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja inklusif di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya penurunan pengangguran juga melibatkan berbagai perangkat daerah lainnya, seperti Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi dan UKM yang turut membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Tahapan awal penilaian ini dibuka oleh Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo. Selanjutnya, proses akan dilanjutkan dengan validasi lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil.
Melalui partisipasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap strategi yang dijalankan dapat menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kalimantan Selatan. (Alf)
