BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan bersama sejumlah lembaga terkait untuk membahas kondisi inflasi daerah yang tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin di kediamannya di Banjarmasin, Minggu (8/3/2026) malam, sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Rapat ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk merumuskan langkah pengendalian inflasi.
Berdasarkan data BPS Kalimantan Selatan, inflasi pada Februari 2026 tercatat 0,86 persen secara bulanan (month to month/MtM), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,68 persen. Sementara secara tahunan (year on year/YoY), inflasi Kalsel mencapai 5,97 persen, juga melampaui angka nasional yang berada di 4,76 persen.
Kepala BPS Kalimantan Selatan Mukhamad Mukhanif menyebut sejumlah komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi, antara lain tarif listrik, emas perhiasan, beras, daging ayam ras, serta sigaret kretek mesin.
Gubernur Muhidin menjelaskan bahwa tingginya inflasi di daerah terutama dipengaruhi oleh komponen listrik dan emas. Menurutnya, kenaikan listrik secara tahunan dipengaruhi perbandingan dengan kebijakan diskon listrik pada tahun sebelumnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam memilih instrumen investasi emas. “Jika ingin berinvestasi emas sebaiknya memilih emas batangan, bukan perhiasan, karena nilainya lebih stabil,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama lembaga terkait akan terus melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia menjelang Hari Raya Idulfitri.
