BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025 untuk Regional Kalimantan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Rabu (18/6/2025).
Maman Abdurrahman didampingi Wakil Menteri Helvi Moraza, duduk bersama perwakilan bank penyalur KUR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jamkrindo, Akrindo, serta instansi terkait dari lima provinsi di Kalimantan. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin, juga turut hadir dalam rakor tersebut.
Menurut Maman, rakor penyaluran KUR tingkat regional Kalimantan ini merupakan bentuk semangat pemerintah untuk tidak hanya melihat pendistribusian KUR dalam aspek kuantitas, namun juga secara kualitas. Pemerintah mendorong lembaga keuangan penyalur untuk lebih mendekatkan diri dengan para pelaku UMKM guna optimalisasi pendistribusian KUR di regional Kalimantan.
“Dengan menghadirkan langsung para bank penyalur dari daerah, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih konkret terkait kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan,” katanya.
Rakor ini menghadirkan 14 bank dan lembaga keuangan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Termasuk di antaranya Bank Kalsel, Bank Kalbar, Bank Kalteng, serta bank nasional seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA dan lainnya.
Menteri Maman menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan 60 persen di antaranya difokuskan untuk sektor produksi. Ia juga menyebutkan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang.
“Kami ingin memastikan dana KUR ini betul-betul mendorong produktivitas. Penyaluran ke sektor produksi akan berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” tegasnya.
Menteri Maman menyebut, sektor produksi memiliki implikasi ekonomi yang lebih luas karena bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan sekadar sektor konsumtif.
Dalam rakor tersebut juga dibahas berbagai isu dan kendala yang dihadapi oleh bank penyalur di daerah, termasuk hambatan teknis maupun administratif. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan menyelesaikan kendala tersebut melalui evaluasi berkala.
“Kami di Kementerian UMKM mendapat amanah sebagai kuasa pengguna anggaran dari Komite Pembiayaan UMKM, yang dikomandani oleh Kementerian Perekonomian. Maka kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin demi keberhasilan program ini,” pungkasnya.
