BANJARMASIN, dnusanarapost.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, target Kalimantan Selatan untuk pendapatan ditetapkan sebesar Rp22,02 triliun.
Namun, hingga Februari 2025, pendapatan yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp3,34 triliun atau sekitar 15,16% dari target tersebut. (28/05/25)
Jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, capaian ini mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 44,49%. Penerimaan negara masih didominasi oleh sektor perpajakan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah, Syamsinar menyebutkan, bahwa penerimaan dari PPh Non-Migas sebesar Rp2,68 triliun, mengalami penurunan. Yakni sebesar 16,29%.
“Adapun untuk penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga turun drastis sebesar 71,52%, hanya mencapai Rp33,26 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pembayaran dari wajib pajak selain tahun berjalan,” ujarnya.
Untuk sekarang ini, yang cukup mencolok adalah penerimaan dari PPN dan PPnBM yang justru mengalami angka negatif, yaitu -Rp629,99 miliar, turun sebesar 134,56%. Hal ini terjadi karena restitusi atau pengembalian pajak yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, penerimaan dari Pajak Lainnya justru menunjukkan pertumbuhan sangat tinggi, yaitu mencapai Rp311,53 miliar, naik sebesar 8.753,76% dibanding tahun lalu.
Sementara itu, dari sisi belanja negara, total anggaran yang dialokasikan untuk Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebesar Rp37,86 triliun.
Hingga Februari, sudah terealisasi sebesar Rp10,11 triliun atau sekitar 26,71%. Belanja negara ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,0 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,11 triliun, yang masih menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja.
Sementara Pagu belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9,19% dibanding tahun sebelumnya, yang mana penurunan ini turut berpengaruh pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalimantan Selatan hingga Maret 2025.
Dengan demikian, pemerintah tetap menjaga agar belanja APBN bisa memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah, terutama melalui efisiensi anggaran dan optimalisasi penyerapan belanja.
