PELAIHARI, dnusantarapost.com– Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya memperluas akses internet hingga ke wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Berdasarkan hasil survei di 11 kecamatan, masih ditemukan 36 titik blank spot atau wilayah tanpa sinyal di daerah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostasan) Tanah Laut, Rika Amalia, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satunya melalui program GSM Buster, yakni pembangunan menara penguat sinyal berukuran kecil dengan jangkauan sekitar 800 meter hingga satu kilometer.
Rika menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Podcast Cerdik #11 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Laut dengan tema “Menjaga Ruang Digital Pemilu dan Demokrasi yang Sehat”, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025 Diskominfostasan telah membangun lima titik GSM Buster, di antaranya di Desa Riamadungan dan Salaman. Sementara pada 2026, pembangunan dilanjutkan dengan penambahan sembilan titik baru, termasuk di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Bumi Makmur.
Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut untuk menuntaskan wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi.
Selain memperluas jaringan di kawasan perdesaan, Pemkab Tanah Laut juga menyediakan fasilitas WiFi gratis di sejumlah ruang publik. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa menggunakan kata sandi.
Beberapa lokasi yang telah dilengkapi akses internet gratis di antaranya Pasar 0 Kilometer, Taman 0 Kilometer, Lapangan Pertasi Kencana, kawasan Palpalan perkantoran, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hasan Basri.
Masyarakat yang mengalami gangguan layanan juga dapat menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi Diskominfostasan.
Tak hanya pemerataan infrastruktur, Diskominfostasan turut memperkuat literasi digital melalui kerja sama dengan KPU Tanah Laut. Edukasi dilakukan melalui Media Center, media sosial resmi seperti Instagram dan Facebook, serta sosialisasi langsung yang melibatkan lintas instansi.
Upaya tersebut terutama menyasar pemilih dari kalangan milenial dan Generasi Z agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi, khususnya terkait pemilu dan demokrasi.
Rika juga mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Menurutnya, perbedaan pilihan maupun pendapat di ruang digital tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan etika dan kesantunan.
“Berbeda pilihan dan pendapat itu hak kita semua, tetapi kesantunan harus tetap dijaga. Pilihan boleh berbeda, namun kedamaian Tanah Laut tetap menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (tata)





