MARTAPURA, dnusantarapost.com– Pemerintah Kabupaten Banjar terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat. Saat ini, proses pengadaan tanah seluas sekitar 7,7 hektare di Desa Jingah Habang, Kecamatan Karang Intan, telah memasuki tahap penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi lahan.
Tahapan tersebut ditandai dengan Rapat Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar, Senin (16/11/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, mengatakan penyerahan hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi bagian penting dalam proses penyiapan lahan sebelum memasuki tahap penilaian ganti kerugian.
“Jadi hari ini merupakan tahapan lanjutan dari proses penyiapan lahan untuk Sekolah Rakyat. Kita menerima hasil verifikasi dan identifikasi terhadap lahan yang akan dibebaskan,” ujarnya.
Menurut Yudi, setelah tahapan tersebut, pemerintah daerah akan melanjutkan proses dengan menunjuk jasa penilai atau appraisal. Hasil penilaian nantinya menjadi dasar dalam menentukan besaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak.
Proses tersebut melibatkan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar.
Pemkab Banjar menargetkan seluruh tahapan, mulai dari penilaian, pembayaran ganti kerugian hingga pembebasan lahan, dapat diselesaikan pada Desember mendatang sesuai jadwal yang telah disusun.
Dalam rapat tersebut, Yudi didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Banjar, Widya Wiri Utami. Hadir pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Fery Fadly.
Yudi mengapresiasi dukungan BPN Kabupaten Banjar yang dinilai turut mempercepat proses administrasi pengadaan tanah. Bahkan, waktu pelayanan yang sebelumnya membutuhkan sekitar 14 hari kerja kini dapat dipangkas menjadi lima hari kerja.
Ia berharap percepatan tersebut dapat membantu penyelesaian seluruh tahapan pengadaan tanah secara lebih efektif sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banjar bisa segera direalisasikan.
Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar yang lebih baik bagi masyarakat. (tata)





