BANJARMASIN, dnusantarapost.com — Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banjarmasin turun dari 62,95 persen pada 2025 menjadi 54,81 persen pada 2026. Menyikapi penurunan tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperkuat komitmen serta meningkatkan kualitas inovasi pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Yamin saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Daerah di BW Kindai Hotel, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut digelar untuk mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghasilkan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Yamin meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), seluruh SKPD, serta BUMD menjadikan inovasi sebagai investasi pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif.
Ia juga meminta para pimpinan instansi menyamakan persepsi dan memberikan ruang kepada pegawai untuk mengembangkan gagasan serta terobosan yang berangkat dari persoalan dan keluhan masyarakat.
“Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi,” tegas Yamin.
Yamin turut mengingatkan pentingnya penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, inovasi yang telah berusia genap dua tahun pada 2027 tanpa pembaruan atau pengembangan lebih lanjut tidak akan masuk dalam penilaian dan hanya dianggap sebagai rutinitas biasa.
“Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, yakni Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Ir. David Yama serta Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN Nuril Fikri Aulia, memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan indeks inovasi daerah.
Berdasarkan paparan dan diskusi, lemahnya komitmen pimpinan instansi serta rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi terungkap sebagai pemicu utama penurunan capaian inovasi Kota Banjarmasin.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah mengatakan, Bimtek dirancang untuk membantu aparatur mengidentifikasi persoalan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan teknis dalam menyelenggarakan inovasi daerah.
“Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya,” ujar Suri.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI). Pesertanya meliputi staf ahli, asisten, kepala SKPD dan BUMD, camat, kepala puskesmas, operator teknis, hingga inovator dari setiap unit kerja.
Melalui pendampingan langsung dari BSKDN Kemendagri, Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan adanya tindak lanjut konkret di setiap instansi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan manfaat inovasi bagi masyarakat sekaligus memperbaiki capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin pada tingkat regional maupun nasional pada tahun mendatang. (Alf/Vina)





