BANJARMASIN, dnusantarapost.com – DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II di Hotel G’Sign Banjarmasin, Kamis (10/9/2026).
Musda tersebut dihadiri jajaran pengembang perumahan, perwakilan 14 DPD HIMPERRA se-Indonesia, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Forum ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus membahas sejumlah persoalan yang dihadapi sektor perumahan rakyat di daerah.
Salah satu isu yang disoroti adalah kendala perizinan dan dukungan pembiayaan perbankan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua DPD HIMPERRA Kalsel, Henry Lubis, mengatakan potensi pasar perumahan MBR di Kalimantan Selatan cukup besar. Namun, pengembang masih membutuhkan kemudahan dalam proses perizinan serta dukungan sektor perbankan.
“Kalau kami developer ini bangun rumah sih gampang. Cuman yang jadi permasalahan biasanya di perizinan dan perbankan. Harapan kita mereka juga bisa bersinergi dengan memberikan kemudahan dan kebijakan sehingga orang yang tidak memiliki rumah bisa memiliki rumah,” kata Henry.
Menurut Henry, persoalan lain yang dihadapi pengembang adalah belum selarasnya penerapan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mencontohkan kebijakan PBG nol rupiah yang menurutnya belum dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah karena adanya ketentuan dalam peraturan daerah (Perda).
“Tantangannya perizinan yang sangat sulit dan tidak berimbangnya aturan pemerintah pusat sampai daerah. Contohnya tentang PBG yang nol, tidak semua daerah bisa menjalankan karena terbentur Perda mereka. Padahal di pusat sampai ibu kota provinsi Banjarmasin sudah nol,” ujarnya.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan penting dalam Musda II HIMPERRA Kalsel, terutama dalam kaitannya dengan upaya mendukung program pemerintah pusat, termasuk Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain membahas persoalan regulasi dan pembangunan perumahan, Musda II juga menjadi momentum regenerasi kepengurusan organisasi.
Ketua Musda II HIMPERRA Kalsel, Ilham Fahriza, mengatakan pemilihan kepengurusan baru diharapkan dapat memperkuat organisasi dan meningkatkan keterlibatan HIMPERRA dalam mendukung program perumahan rakyat.
“Dengan adanya pemilihan Musda hari ini, kita harapkan pengurus-pengurus baru agar bisa lebih solid dan aktif lagi, apalagi dalam progres mendukung program 3 Juta Rumah,” kata Ilham.
Untuk membahas berbagai hambatan yang berkaitan dengan regulasi, pertanahan, dan tata ruang, Musda II HIMPERRA Kalsel turut menghadirkan sejumlah instansi terkait.
Di antaranya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kalsel, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel, serta kepolisian.
Kehadiran sejumlah instansi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang koordinasi untuk membahas kepastian hukum, penyelarasan lahan baku sawah (LSD), serta proses perizinan pembangunan perumahan.
Melalui forum tersebut, HIMPERRA Kalsel mendorong sinergi antara pengembang, pemerintah daerah, dan sektor perbankan agar berbagai hambatan pembangunan perumahan bagi masyarakat di Kalimantan Selatan dapat diatasi. (Alf/Vina)
