KARANG INTAN, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Banjar memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta potensi krisis air bersih yang dipicu musim kemarau berkepanjangan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar bersama unsur Forkopimda, TNI, Polri dan relawan di Ballroom Bukit Bintang Park And Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026) pagi.
Rakor digelar menyikapi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kemarau panjang yang dapat berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap ketersediaan air. Salah satunya terlihat dari menyusutnya debit air Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio yang selama ini menjadi salah satu sumber penting bagi kebutuhan air baku, pertanian hingga energi.
Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Sekda Banjar H Yudi Andrea meminta seluruh pihak terkait, khususnya PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk, meningkatkan pemantauan terhadap kondisi sumber air.
Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila curah hujan terus mengalami penurunan hingga November mendatang.
“Perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap ketersediaan air bersih. Kita harus mengantisipasi apabila kondisi kemarau masih berlangsung,” ujarnya.
Di sisi lain, aktivitas masyarakat setelah musim panen juga menjadi perhatian. Pembakaran lahan terbuka yang dilakukan untuk membersihkan lahan dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api.
Karena itu, para camat diminta lebih aktif turun langsung ke desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani, mengenai pengelolaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegas Yudi.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu yang menyebut Karhutla sengaja dilakukan untuk membuka perkebunan sawit.
Yudi meminta jajaran terkait bersama-sama memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dengan mengacu pada data dan keterangan dari instansi berwenang.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” katanya.
Ancaman kabut asap terhadap kesehatan juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Dinas Kesehatan diminta menyiapkan langkah antisipasi terhadap peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), termasuk memastikan ketersediaan masker.
Distribusi masker nantinya diminta diprioritaskan untuk wilayah yang paling terdampak asap Karhutla.
Dalam penanganan Karhutla dan krisis air, Yudi menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha hingga relawan seperti Buser 690 dan RAPI.
Seluruh pihak diminta mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan kecepatan dalam merespons kondisi di lapangan.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” pungkasnya. (nurul)
