BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Rabu (9/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kalsel 2027 direncanakan mencapai Rp8,003 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp8,603 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit anggaran sekitar Rp600 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan penyampaian rancangan APBD merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah provinsi dan DPRD.
“Ini rapat berhubungan dengan penyampaian APBD 2027, di mana tadi sudah disampaikan posturnya. Mudah-mudahan nantinya apa yang sudah kami ajukan ini sesuai harapan bagi masyarakat,” ujar Muhammad Syarifuddin seusai rapat paripurna.
Rancangan APBD 2027 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pemerintah provinsi bersama DPRD.
Penyusunannya juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kalsel 2027. Selain itu, penyusunan anggaran memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, serta aspirasi masyarakat.
RKPD Kalsel 2027 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas.”
Sejumlah sasaran makro pembangunan yang ditargetkan dalam RKPD tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,5, angka kemiskinan 3,41 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 4,05 persen.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp5,266 triliun. Kemudian, pendapatan transfer sekitar Rp2,613 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp123,497 miliar.
Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp8,603 triliun terdiri atas belanja operasi Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer Rp1,605 triliun.
Defisit sekitar Rp600 miliar tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp700 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Pada sisi lain, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp600 miliar digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Struktur pembiayaan tersebut membuat rancangan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2027 berada dalam posisi seimbang antara defisit dan pembiayaan netto.
Rincian alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah, program, dan kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen rancangan APBD yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
Muhammad Syarifuddin berharap pembahasan rancangan APBD 2027 dapat segera dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD sehingga menghasilkan kesepakatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pemerintah provinsi juga berharap APBD 2027 dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kerja sama yang selama ini terjalin antara pemerintah provinsi dan dewan, baik dalam fungsi penganggaran, legislasi maupun pengawasan, kami harapkan terus terpelihara,” demikian disampaikan dalam rapat paripurna. (Alf)
