MARTAPURA, dnusantarapost.com — Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru terus dikebut. Dari total 310 titik yang menjadi sasaran, sebanyak 64 lokasi saat ini telah memiliki lahan dan 59 gerai di antaranya sudah selesai dibangun.
Dandim 1006/Banjar Letkol Inf. Bambang Prabujaya mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat hingga stakeholder terkait.
Dari 310 titik yang ditargetkan, saat ini baru 64 lokasi yang lahannya tersedia. Sementara dari jumlah tersebut, pembangunan telah direalisasikan pada 59 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Dari total 310 titik yang seharusnya dibangun, lahan yang sudah tersedia baru 64 titik. Dari jumlah itu, 59 gerai sudah berhasil kami selesaikan pembangunannya,” kata Bambang.
Ia menjelaskan, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan lahan di masing-masing desa dan kelurahan. Kondisi geografis di sejumlah wilayah juga menjadi salah satu tantangan dalam proses pembangunan.
Meski demikian, pihaknya terus mencari pola kerja yang lebih efektif agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Khusus untuk target tahun ini, Kodim 1006/Banjar mendapat porsi pembangunan sekitar 210 titik.
“Prosesnya memang tidak sederhana, tetapi tetap bisa kita upayakan. Pembangunan terus berjalan dan target yang sudah ditentukan akan terus kita kejar,” ujarnya.
Sarana Pendukung Mulai Didistribusikan
Tidak hanya bangunan fisik, perlengkapan penunjang operasional koperasi juga mulai didatangkan secara bertahap.
Sejumlah fasilitas yang mulai dipenuhi antara lain kendaraan operasional, kendaraan roda tiga, pendingin ruangan hingga perangkat kasir. Saat ini, sarana pendukung tersebut telah mulai tersedia untuk sekitar 11 titik.
Bambang menjelaskan, distribusi perlengkapan tidak dilakukan sekaligus karena sebagian besar logistik dikirim dari Pulau Jawa sehingga proses pengirimannya membutuhkan waktu.
“Untuk sementara sarana pendukung sudah mulai masuk di sekitar 11 titik. Pengirimannya memang bertahap karena logistik didatangkan dari Jawa dan tidak semuanya tiba dalam waktu bersamaan,” jelasnya.
Setelah fasilitas pendukung terpenuhi, tahapan berikutnya diarahkan pada kesiapan operasional koperasi. Termasuk memastikan pengelola atau manajer memiliki kemampuan dalam menjalankan sistem administrasi, mengelola inventaris hingga transaksi.
Menurut Bambang, penyerahan pengelolaan kepada desa nantinya dilakukan secara bertahap setelah sistem dan manajemen koperasi benar-benar siap.
“Penyerahannya tetap akan dilakukan, tetapi tidak sekaligus. Setelah sistem berjalan, manajemen siap dan target yang ditetapkan pemerintah sudah bisa dilaksanakan, barulah pengelolaannya diserahkan secara bertahap,” ungkapnya.
Diharapkan Pangkas Rantai Distribusi
Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan mempermudah warga memperoleh kebutuhan pokok sekaligus memperpendek jalur distribusi barang.
Bambang menyebut sejumlah kebutuhan seperti gas elpiji 3 kilogram, beras, gula dan minyak menjadi komoditas yang diharapkan dapat lebih mudah diperoleh masyarakat dengan harga yang lebih terkendali.
“Harapannya kebutuhan seperti gas melon, beras, gula dan minyak bisa lebih mudah didapatkan masyarakat. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, harga juga diharapkan bisa lebih terkendali,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberadaan koperasi bukan untuk mematikan usaha masyarakat yang telah berjalan, termasuk warung dan pelaku UMKM. Sebaliknya, koperasi diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang memungkinkan seluruh pelaku usaha berkembang bersama.
“Program ini bukan untuk mengambil atau mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Yang diharapkan justru seluruh pelaku ekonomi bisa berjalan bersama sehingga masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang wajar,” katanya.
Lahan Masih Jadi Tantangan
Di sisi lain, penyediaan lahan masih menjadi salah satu kendala dalam mengejar target pembangunan. Dari 310 titik yang dibutuhkan, baru 64 lokasi yang lahannya telah tersedia.
Bambang mengatakan, kondisi setiap wilayah berbeda. Ada desa yang memiliki keterbatasan lahan, sementara sebagian lainnya berada di kawasan yang tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Selain persoalan lahan, faktor jarak dan akses menuju sejumlah wilayah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam proses pengiriman material dan perlengkapan. Namun, berbagai kendala tersebut terus dikoordinasikan untuk mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan.
Untuk penggunaan lahan milik pemerintah daerah, Bambang memastikan tidak ada perubahan status kepemilikan aset. Lahan pemerintah hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan koperasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Tidak ada pengambilalihan aset atau lahan pemerintah untuk koperasi. Status lahannya tetap milik pemerintah, sedangkan penggunaannya diperuntukkan bagi pembangunan koperasi sesuai ketentuan,” tegasnya.
Bambang optimistis pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terus dikebut seiring kesiapan lahan dan sarana pendukung di masing-masing wilayah.
Ia berharap program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mempermudah akses terhadap kebutuhan pokok sekaligus mendorong penguatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“Harapan kami, program ini benar-benar dirasakan masyarakat. Bukan hanya menjadi sebuah program di atas kertas, tetapi manfaatnya sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Bambang. (nurul)
