PELAIHARI, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut terus mendorong penguatan layanan sanitasi melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Salah satunya dengan mendukung pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto saat menerima audiensi Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Kalimantan Selatan, Denny Surya Martha, ST., M.Sc., beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Bapperida, Kepala DPUPRP, Kepala Dinas PMD, Kepala DPRKPLH, Kepala Dinas Kesehatan serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Tanah Laut dan Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Kalsel membahas pelaksanaan PPSP, termasuk rencana pendampingan desa yang akan menjadi lokasi percontohan pengelolaan sanitasi pada 2026.
Bupati Rahmat menilai, penguatan sektor sanitasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
“Sanitasi bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kualitas hidup. Karena itu, kebijakan sanitasi harus kita dukung dan dilaksanakan secara terpadu mulai dari pemerintah daerah hingga ke tingkat desa,” ujar Rahmat.
Dalam pengembangannya, terdapat enam paket kebijakan sanitasi yang disiapkan Pemkab Tanah Laut. Program tersebut meliputi Tuntas Manuntung Pengelolaan Sanitasi Aman Lingkungan (Tuntung Pandang), Tata Kelola Ruang Kebijakan Sanitasi dan Persampahan (Tala Raja Sip), serta Mantap Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (Mantan Lu Aja).
Selanjutnya, Makin Mandiri dalam Pengelolaan Sampah dan Pengolahan (Makan Lalapan), Kolaborasi Kegiatan Pendanaan Sanitasi (Kolak Nasi), serta Tanah Laut Masyarakat Peduli Sanitasi (Tala Madani).
Rahmat menegaskan, pembangunan sanitasi membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan, baik melalui program, pendampingan teknis, penguatan kebijakan maupun dukungan pembiayaan.
“Dengan dukungan dan sinergi berbagai pihak, persoalan sanitasi di Tanah Laut diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (tata)
