BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Direktif Presiden melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Noor Yaumil saat menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Banjarbaru, Kamis (11/06/2026).
Kegiatan yang dibuka Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Subhan Noor Yaumil turut menjadi narasumber yang memaparkan perkembangan pelaksanaan program prioritas di Kalimantan Selatan, termasuk berbagai tantangan dan strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung 10 Program Direktif Presiden.
“Kami melaporkan progres Program Direktif Presiden, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, layanan kesehatan gratis, Sekolah Garuda hingga penanganan kemiskinan ekstrem. Intinya, Kalimantan Selatan mendukung penuh program direktif Presiden,” tegas Subhan.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program strategis nasional dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional.
“Komisi II DPR RI berkepentingan memastikan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik sehingga target nasional dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang efektif di daerah,” ujarnya.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menjadi wadah untuk menyerap kebutuhan serta respons pemerintah daerah terhadap berbagai Program Direktif Presiden.
“Sinergi pusat dan daerah serta kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mewujudkan program nasional yang tepat sasaran, berdampak nyata, dan berkelanjutan,” katanya.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan menghasilkan gambaran capaian program serta kebutuhan penguatan kebijakan yang dapat menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi daerah untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki guna mendukung pelaksanaan Program Direktif Presiden secara optimal.
Rapat koordinasi ini dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, 10 pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai daerah sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam mencapai target pembangunan nasional.
Dalam rangkaian kegiatan, turut dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara BSKDN Kemendagri dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terkait peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Plh Sekdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil dan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda. (Alf)
