MARTAPURA, dnusantarapost.com – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat melalui optimalisasi Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan deteksi dini serta penanganan awal terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar menilai keberadaan PATBM memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan, eksploitasi, maupun pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, PATBM diharapkan mampu menjadi jaringan perlindungan yang aktif hingga ke tingkat akar rumput.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AP2KB Banjar, Merilu Ripner, mengatakan PATBM tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi di desa, tetapi harus mampu menjalankan fungsi pengawasan sosial dan respons awal terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anak.
Menurutnya, kader PATBM berperan sebagai ujung tombak yang dapat mengenali potensi masalah sejak dini, memberikan pendampingan awal, serta membantu menghubungkan korban dengan layanan perlindungan yang tersedia.
Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak (PHPPA) Dr Dyah Febria Wardhani menjelaskan bahwa tantangan perlindungan anak saat ini semakin kompleks, terutama akibat perkembangan teknologi digital dan dinamika sosial yang terus berubah.
Karena itu, penguatan kapasitas kader dan masyarakat dinilai penting agar upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan setelah terjadi kasus, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.
Selain meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak berbasis komunitas, pemerintah daerah juga mendorong terbangunnya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak di Kabupaten Banjar.
Optimalisasi PATBM juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan desa layak anak dan kecamatan layak anak yang selama ini menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. (nurul octaviani)
