BANJARBARU, dnusantarapost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat komitmen dalam mengendalikan inflasi daerah, khususnya pada sektor pangan strategis.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Galuh Tantri Narindra saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Kantor Gubernur Kalsel, Senin (27/04/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir tersebut menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam rapat itu, disampaikan inflasi nasional hingga Maret 2026 secara year to date (y-to-d) berada di angka 0,94 persen, masih dalam kisaran target nasional sebesar 2,5±1 persen. Data ini menjadi acuan bagi daerah, termasuk Kalimantan Selatan, dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang terukur.
Galuh Tantri Narindra juga menyimak pemaparan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Dr. Ateng Hartono yang menekankan pentingnya menjaga distribusi barang dan stabilitas harga di pasar.
Bagi Pemprov Kalsel, aspek distribusi dan ketersediaan pasokan menjadi perhatian utama karena fluktuasi harga pangan kerap dipengaruhi kedua faktor tersebut.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus diikuti langkah nyata di lapangan, seperti operasi pasar murah, inspeksi mendadak, serta penguatan koordinasi dengan distributor.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti masih minimnya daerah yang telah melakukan langkah konkret dalam pengendalian harga pangan.
“Kami ingin pemerintah daerah tidak hanya hadir dalam rapat, tetapi benar-benar turun ke lapangan dan mengambil langkah nyata untuk masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Pemprov Kalsel menegaskan kesiapan untuk meningkatkan pengendalian inflasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok di pasar.
Selain itu, sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dinilai penting karena pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama.
Berbagai upaya seperti gerakan menanam, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi pasar akan terus dioptimalkan.
Rapat koordinasi ini juga dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi Jaminan Produk Halal. Namun, pengendalian inflasi tetap menjadi fokus utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. (Alf)
