BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin meminta seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi program guna mendorong peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).
Hal tersebut disampaikan Gubernur H. Muhidin melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Ariadi Noor saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD, Senin (23/2/2026) di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.
Menurutnya, peningkatan IKAD merupakan bagian dari upaya bersama agar masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, serta mampu mendukung aktivitas ekonomi secara produktif.
Ia menjelaskan, penguatan TPAKD diarahkan pada tiga prioritas utama, yakni memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan pada 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Namun, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 27,94 persen, sehingga transformasi ekonomi perlu terus didorong agar tidak bergantung pada sektor ekstraktif.
Rakorda TPAKD yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Fajar Madjardi, Kepala Ditjen Perbendaharaan Kalsel Catur Arianto Widodo, para sekretaris daerah atau perwakilan kabupaten/kota, serta pimpinan perbankan dan lembaga keuangan.
Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo dalam laporannya menyampaikan bahwa kondisi perekonomian daerah secara umum masih positif. Ia berharap sinergi seluruh TPAKD di Kalimantan Selatan terus diperkuat agar akses keuangan semakin luas dan mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
