BALANGAN, dnusantarapost.com – Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kalimantan Selatan mendorong pemerintah pusat agar melakukan pemerataan kuota Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2026 di seluruh daerah. Usulan tersebut disampaikan Ketua DPD Forum PLKP Kalsel, Slametno, dalam kegiatan sosialisasi Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 sekaligus pemaparan program PKK dan PKW 2026 di Banjarmasin, Senin (9/2/2026).
Menurut Slametno, berdasarkan kondisi di lapangan, distribusi kuota PKK dan PKW masih belum merata antar kabupaten dan kota. Ketimpangan ini dinilai membatasi kesempatan sejumlah lembaga kursus untuk ikut serta dalam program peningkatan keterampilan yang menjadi prioritas nasional.
Ia menilai pemerataan kuota sangat penting agar pengembangan sumber daya manusia melalui lembaga kursus dapat berjalan lebih adil. Selain itu, ia juga menyoroti masih minimnya dukungan anggaran pembinaan lembaga kursus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah, khususnya di Kalimantan Selatan. Anggaran pembinaan untuk lembaga kursus disebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan pembinaan PAUD maupun PKBM.
Slametno juga mengungkapkan bahwa pemahaman pengelola lembaga kursus terhadap Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 serta petunjuk teknis PKK dan PKW 2026 masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Forum PLKP Kalsel menghadirkan langsung Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen dalam kegiatan sosialisasi, agar kebijakan pemerintah dapat dipahami secara utuh sekaligus menampung aspirasi dari daerah.
Sebagai contoh praktik baik, ia menyinggung program pembinaan lembaga kursus yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam satu dekade terakhir, daerah tersebut dinilai mampu menekan angka pengangguran terbuka secara signifikan. Salah satu upayanya melalui pemberian insentif instruktur kursus sebesar Rp900 ribu per bulan selama satu tahun, dengan kewajiban melatih delapan warga secara gratis.
Pemerintah daerah juga menanggung biaya pelatihan kerja sama dengan lembaga kursus, memberikan bantuan alat praktik, serta mewajibkan lembaga penerima bantuan melatih sedikitnya 14 orang masyarakat tanpa biaya. Selain itu, tersedia program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi instruktur dan pengelola, hingga kesempatan kuliah gratis bagi instruktur ber-KTP Balangan melalui Program 1.000 Sarjana.
Melalui forum tersebut, sejumlah usulan turut disampaikan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan. Di antaranya pemberian insentif khusus bagi instruktur, pengadaan KIP Kursus atau PIP untuk pembiayaan kursus gratis, bantuan peralatan praktik, beasiswa pendidikan bagi instruktur, hingga wacana Bantuan Operasional Pendidikan untuk lembaga kursus.
Forum PLKP Kalsel berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk mendorong pemerataan kuota PKK dan PKW berbasis kabupaten dan kota dengan melibatkan peran aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Aspirasi ini dinilai penting agar lembaga kursus di daerah memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan keterampilan masyarakat.
