BANJARBARU – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI secara daring pada Senin (21/4/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK III) Gedung Nusantara, DPR RI, dan diikuti oleh seluruh kepala kantor wilayah BPN se-Indonesia dalam rangka evaluasi capaian program kerja dan pelaksanaan anggaran triwulan I tahun 2025.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam paparannya menyampaikan capaian signifikan kementeriannya.
“Hingga triwulan I, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN telah mencapai Rp1,49 triliun atau sekitar 33,75 persen dari total pagu efektif setelah efisiensi,” ujarnya.
Selain serapan anggaran, capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menjadi sorotan.
“PNBP kita mencapai Rp880 miliar atau sekitar 27,40 persen. Ini menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan terus berjalan dengan baik,” tambah Nusron.
Menteri Nusron juga menggarisbawahi legalisasi hak atas tanah sebagai program prioritas nasional.
“Per minggu kedua April 2025, sudah 121,64 juta bidang tanah yang terdaftar, atau 94,4 persen dari target nasional 126 juta bidang,” jelasnya.
Program pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah juga menjadi fokus utama dalam triwulan pertama tahun ini.
“Sertifikat tanah wakaf yang telah diterbitkan mencapai 267.994 bidang, sementara untuk rumah ibadah mencapai 8.226 bidang,” tuturnya.
Salah satu inovasi strategis Kementerian ATR/BPN di awal tahun ini adalah peluncuran Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) yang bekerja sama dengan Bank Dunia.
“Program ILASP ini akan berlangsung lima tahun dengan pembiayaan dari World Bank senilai 653 juta dolar AS,” ungkap Menteri Nusron.
Ia menjelaskan bahwa program ini mencakup percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) nasional, penguatan hak atas tanah termasuk tanah ulayat, hingga pengukuran batas wilayah hutan, transmigrasi, dan area penggunaan lain (APL) untuk mencegah tumpang tindih.
“Program ILASP menjadi tonggak penting untuk mewujudkan sistem pertanahan dan tata ruang yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap perubahan iklim,” jelasnya lebih lanjut.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN.
“Kami melihat capaian ini sebagai langkah maju, terutama dalam konteks isu-isu strategis seperti legalitas tanah dan tata ruang. Kementerian juga mampu merespons isu SHGB di atas laut secara cepat dan tepat,” katanya.
Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Abdul Azis, menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
“Kami di wilayah siap mengawal percepatan PTSL, program tanah wakaf, serta mendukung penuh implementasi ILASP di Kalimantan Selatan,” ujarnya usai mengikuti rapat secara daring dari Banjarbaru.
Rapat juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ke depan, Kementerian menargetkan percepatan program strategis nasional di triwulan kedua, termasuk penyelesaian sertifikasi tanah, penanganan kasus pertanahan, dan implementasi ILASP secara menyeluruh. (Nurul Octaviani)
