Batulicin, dnusantarapost.com – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito mencatat sedikitnya 4.700 hektare (Ha) lahan kritis di wilayah pesisir, Kalsel, teridentifikasi.
Fungsional PEH BPDASHL Barito, Tri wibowo, menuturkan, pemerintah telah menargetkan seluas 3.000 hektare menjadi proyeksi berkelanjutan untuk penanganan rehabilitasi lahan kritis ini dengan cara melakukan reboisasi hutan mangrove.
“Tahun ini, kami sudah melakukan rehabilitasi hutan mangrove sekitar 50 Ha dan tinggal menyisakan hingga 2.950 Ha sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalan menanggulangi lahan kritis di Kalsel,” paparnya saat ditemui dnusantarapost.com, di lokasi peninjauan rehabilitasi hutan mangrove di Desa Segumbang, Batulicin, Tanah Bumbu, Selasa (30/11/2021) siang.
Dilanjutkannya, program tersebut juga sejalan dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). “Ini juga merupakan hasil dari aspirasi DPRD Kalsel, targetnya memang sekitar tiga ribuan dan itu digarapnya secara berkelanjutan serta perencanaan ini juga sudah kami persiapkan di tahun ini untuk pelaksaannya kembali dilanjutkan di 2022 mendatang,” ucap Fungsional PEH BPDASHL Barito, Tri Wibowo.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Provinsi Kalsel, Ariyadi Noor, menyampaikan, apabila program rehabilitasi mangrove ini mampu terealisasi. Sedikitnya, pemerintah harus membutuhkan waktu penyelesaian hampir sekitar 100 tahun atau 2122 mendatang.
“Ini merupakan proyek yang baik dilaksanakan meskipun harus membutuhkan waktu, bahkan, program tindaklajut Presiden Jokowi sebagai padat karya rehabilitasi PEN,” bebernya.
Secara akumulasi, tutur Ariyadi, lahan kritis di wilayah pesisir Kalsel diakui masih menyisakan sekitar 1.700 hektare lagi. “Tentu harus terus bersinergi, kami dari Dislautkan Kalsel mendukung adanya program ini apalagi ada pembinaan pelestari. Yang mana, langkah itu merupakan perbaikan dalam pemulihan ekonomi di Kalse,” paparnya.
Sekedar diketahui, program rehabilitasi hutan mangrove yang diinisiasi oleh Presiden RI, Joko Widodo diseluruh Indonesia ini merupakan proyek rangkaian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui perbaikan ekosistem.
Perwarta/ Editor : (Adrian/Ads)
