PELAIHARI, dnusantarapost.com – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut (Tala) hingga akhir Semester I Tahun Anggaran 2026 telah mencapai 52,51 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut, Andris Evony, saat memimpin Apel Kerja Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Senin (6/7/2026).
Di hadapan seluruh aparatur sipil negara (ASN), Andris mengapresiasi dukungan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta seluruh kepala SKPD yang dinilai berperan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor retribusi.
“Sejak tanggal 30 Juni yang menandai berakhirnya Semester I Tahun 2026, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut telah mencapai 52,51 persen. Ini merupakan keberhasilan kita bersama yang tidak lepas dari kerja sama seluruh SKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, khususnya retribusi daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari target pendapatan daerah sebesar Rp1,7 triliun, hingga 30 Juni 2026 telah terealisasi sebesar Rp927,1 miliar.
Capaian tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp132,6 miliar atau 50,32 persen dari target Rp293,5 miliar, dana transfer pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp770,6 miliar atau sekitar 51,31 persen dari target Rp1,5 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp23,8 miliar.
Selain memaparkan capaian pendapatan, Andris juga mengingatkan pentingnya peran ASN sebagai contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurutnya, kepatuhan ASN akan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk turut meningkatkan kesadaran membayar pajak.
“Kami mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar menjadi contoh dan pemicu bagi masyarakat dalam melunasi kewajiban PBB-P2 tepat waktu,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Andris turut menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di tengah kondisi fiskal yang semakin dinamis.
Ia mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi diperkirakan tidak lagi mengalami peningkatan signifikan, bahkan cenderung menurun.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih cermat dalam menyusun dan melaksanakan program dengan mengedepankan skala prioritas agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting bukan sekadar besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan bagaimana setiap rupiah yang digunakan mampu memberikan nilai strategis bagi peningkatan pelayanan publik, mendukung pencapaian visi dan misi daerah, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya. (tata)
