BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Pangeran Antasari Kantor Perwakilan BI Kalsel, Rabu (24/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali secara resmi mengukuhkan Haris Munandar sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggantikan Fadjar Majardi.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Selatan, kepala daerah se-Kalimantan Selatan, pimpinan kementerian dan lembaga, perbankan, pelaku usaha, akademisi, serta insan media.
Dalam sambutannya, Muhidin menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika perekonomian saat ini.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memberikan perhatian besar terhadap penguatan sinergi antarlembaga dan berbagai tantangan ke depan. Kami berharap seluruh program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, forum koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan wadah strategis dalam merumuskan solusi bersama demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Muhidin juga menyoroti sejumlah agenda prioritas yang menjadi fokus kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia. Salah satunya adalah pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan guna menjaga daya beli masyarakat.
Ia menilai sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
Selain itu, Pemprov Kalimantan Selatan juga mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan guna memperluas inklusi keuangan di masyarakat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Muhidin menegaskan pentingnya pengembangan UMKM berbasis komoditas lokal dan kerajinan daerah agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
“Penguatan sinergi lintas lembaga antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat besarnya potensi ekonomi syariah di Kalimantan Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky Perdana Gozali berharap sinergi yang telah terjalin antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus diperkuat.
Menurut Ricky, kolaborasi yang selama ini dibangun mencakup pengendalian inflasi, digitalisasi ekonomi, hingga penguatan akses perbankan bagi pelaku UMKM, dan diharapkan dapat terus ditingkatkan ke depan.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Forkopimda Kalimantan Selatan, yang dinilai aktif mendukung berbagai program dan kegiatan Bank Indonesia di daerah.
“Bank Indonesia bersama pemerintah provinsi terus menjalin hubungan yang baik demi mendukung pembangunan daerah dan perkembangan ekonomi masyarakat,” katanya.
Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. (Alf)
