PARINGIN, dnusantarapost.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Balangan melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberian akses data kependudukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPBD Balangan, Kalimantan Selatan, Rabu (17/06/2026), ini bertujuan mempercepat pendataan korban bencana serta mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang lebih responsif, akurat, dan berbasis data valid.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Balangan, Andi Firmansyah, mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung tugas BPBD, khususnya dalam pendataan masyarakat terdampak bencana.
“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini sangat bermanfaat, terutama untuk pendataan korban bencana dan kebutuhan data lainnya yang diperlukan BPBD,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu BPBD Balangan melakukan pendataan secara lebih cepat dan akurat sehingga pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Rahmi, menyambut baik kerja sama yang dijalin bersama Disdukcapil. Menurutnya, terdapat dua manfaat utama dari kegiatan tersebut, yakni aktivasi IKD melalui layanan jemput bola dan pemberian akses data kependudukan yang lebih rinci.
“Melalui kerja sama ini, BPBD dapat mengakses data kependudukan secara by name by address dengan mekanisme dan akses khusus sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Rahmi menegaskan bahwa pemanfaatan data kependudukan akan dilakukan secara bertanggung jawab dan menjadi bagian penting dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan.
Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan saat terjadi bencana untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, mulai dari distribusi logistik, evakuasi, hingga perlindungan kelompok rentan.
“Dengan data valid dari Disdukcapil, tugas BPBD dalam upaya penyelamatan dan penanggulangan bencana akan lebih mudah dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ia berharap akses data kependudukan dan aktivasi IKD dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dan tepat.
Kerja sama tersebut menjadi wujud sinergi antarperangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Kabupaten Balangan, dalam menghadapi potensi bencana. (Alf)
