BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (18/06/2026).
Aksi yang berlangsung kondusif tersebut berlanjut dengan dialog terbuka di ruang rapat DPRD Kalsel setelah Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Alpiya Rakhman menemui massa dan mengajak peserta aksi berdiskusi di dalam gedung.
Dialog terbuka dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK bersama sejumlah anggota dewan. Dalam kesempatan itu, HMI Kalsel menyampaikan delapan poin tuntutan yang mencakup berbagai persoalan nasional dan daerah.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax. Massa juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Di sektor fiskal, mahasiswa mendorong pemerintah menyusun strategi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang. Selain itu, mereka juga meminta evaluasi terhadap implementasi kebijakan perpajakan yang dinilai berdampak pada masyarakat.
HMI Kalsel turut menyoroti aspek regulasi dengan meminta evaluasi menyeluruh terhadap substansi dan implementasi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Selain itu, massa juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diminta untuk dievaluasi secara menyeluruh.
Penyampaian aspirasi berlangsung secara bergantian dan tertib. Jajaran pimpinan serta anggota DPRD Kalimantan Selatan menerima dan mendengarkan seluruh masukan yang disampaikan peserta aksi.
Dialog tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa sekaligus ruang komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang. (Nawir)
