BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menekankan pentingnya penguatan sinergi, percepatan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pemerintahan dalam Rapat Koordinasi SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (07/05/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala SKPD beserta jajaran atas capaian penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang 2026.
Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja sama, kekompakan, dan kinerja seluruh perangkat daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SKPD atas capaian penghargaan yang diraih. Ini merupakan hasil kerja keras bersama,” ujarnya.
Dua penghargaan yang diraih Pemprov Kalsel dalam sebulan terakhir yakni penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan status kinerja tertinggi, serta penghargaan atas keberhasilan menurunkan angka stunting dan kemiskinan dari Kementerian Dalam Negeri.
Muhidin juga menyebut Pemprov Kalsel dinobatkan sebagai pemerintah daerah terbaik di regional Kalimantan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Regional Kalimantan di Balikpapan.
Ia menegaskan, terdapat dua aspek penting yang menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja pemerintahan, yakni kecepatan pelayanan publik dan kekompakan Forkopimda dalam mendukung pembangunan daerah.
Untuk itu, ia meminta seluruh SKPD mempercepat proses administrasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan prioritas dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jangan ada lagi proses administrasi yang terlalu lama, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Muhidin mengingatkan seluruh jajaran agar terus menjaga sinergi dan kolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintahan.
Ia juga menyoroti pengendalian inflasi daerah yang dinilai perlu terus dipantau, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu kenaikan harga agar solusi pengendalian dapat dilakukan secara tepat.
Terkait kepegawaian, Muhidin menegaskan penempatan pejabat di lingkungan SKPD akan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia sesuai bidang masing-masing.
Sementara itu, terkait penyusunan anggaran 2027, ia meminta kepala SKPD menyusun program secara selektif dengan mengutamakan kegiatan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, penyesuaian anggaran dipengaruhi kondisi geopolitik yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Senada dengan gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mendorong seluruh SKPD untuk terus berinovasi guna meningkatkan kinerja dan membuka peluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Ia juga menekankan pentingnya penentuan program prioritas dalam penyusunan anggaran 2027 agar penggunaan anggaran tetap efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. (Myh)
