BANJARMASIN, dnusantarapost.com – Memasuki awal Ramadan 1447 Hijriah, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kalimantan Selatan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) di Pasar Antasari, Senin (23/2/2026) pagi.
Kegiatan tersebut dipimpin AKP Hotman Mangasi Purba, S.H., bersama sejumlah personel Satgas Pangan.
Pemantauan dilakukan dengan menyusuri lapak pedagang dan berdialog langsung guna memastikan stabilitas harga serta kecukupan stok selama bulan suci.
Dari hasil pengecekan, sejumlah komoditas tercatat masih stabil dan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Beras premium dijual Rp15.400 per kilogram, sementara beras medium berkisar Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram.
Cabai keriting berada di angka Rp35.000 per kilogram, telur ayam ras Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp35.000–Rp36.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000–Rp40.000 per kilogram, serta daging sapi Rp140.000 per kilogram.
Stok komoditas tersebut dilaporkan dalam kondisi aman.
Namun demikian, tim menemukan beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga di atas HET.
Cabai rawit merah dijual Rp80.000–Rp85.000 per kilogram. Daging ayam ras berada pada kisaran Rp42.000–Rp44.000 per kilogram dengan stok yang mulai berkurang akibat tingginya harga dari distributor.
Selain itu, gula pasir tercatat Rp18.000 per kilogram, minyak goreng rakyat (Minyakita) Rp18.000 per liter, serta kedelai Rp14.000 per kilogram.
Meski mengalami kenaikan, ketersediaan barang masih relatif aman.
AKP Hotman Mangasi Purba menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan Bulog untuk mengantisipasi lonjakan harga lanjutan, khususnya pada komoditas yang melampaui HET.
“Kami akan melakukan pengawasan secara berkala. Pedagang diimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap menjual sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta berbelanja secara bijak agar stabilitas harga tetap terjaga,” ujarnya.
Monitoring ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan, sekaligus mencegah praktik yang merugikan masyarakat. (nurul octaviani)
