Dalam beberapa waktu terakhir, Nahdlatul Ulama (PBNU) menghadapi konflik internal yang cukup terbuka. Perbedaan pandangan di antara elite PBNU mengenai arah organisasi, etika kekuasaan, dan relasi dengan politik praktis telah menjadi konsumsi publik. Konflik ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan relasi historis dan kontemporer PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebagai organisasi keagamaan besar, setiap gejolak di PBNU hampir selalu berdampak sistemik terhadap peta politik nasional. NU bukan hanya entitas keagamaan, tetapi juga salah satu kekuatan sosial politik yang pengaruhnya menjangkau akar rumput hingga pusat kekuasaan.
Konflik internal PBNU pada dasarnya bersumber dari perbedaan tafsir tentang peran NU dalam politik. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menekankan pentingnya menjaga jarak NU dari politik praktis agar Marwah Jam’iyyah tetap terjaga. Di sisi lain, ada kelompok yang melihat keterlibatan politik sebagai keniscayaan sejarah NU, terutama dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa di ruang kekuasaan.
Perbedaan semakin tajam ketika dikaitkan dengan relasi PBNU dan PKB. Sebagian elite NU menilai PKB telah berkembang menjadi partai yang terlalu otonom dan tidak lagi mencerminkan aspirasi kultural NU. Sementara pihak lain beranggapan bahwa PKB tetap merupakan kanal strategis bagi warga NU untuk berpartisipasi dalam politik nasional.
PKB berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, PKB secara historis lahir dari rahim NU. Di sisi lain, PKB berusaha menegaskan dirinya sebagai partai modern dan nasionalis religius yang tidak tunduk pada satu organisasi keagamaan.
Konflik di PBNU membuat posisi PKB semakin kompleks. Ketika PBNU mengambil sikap kritis terhadap PKB, hal itu dapat menggerus legitimasi simbolik PKB di mata sebagian warga NU. Namun sebaliknya, jika PBNU terlalu dekat satu faksi politik tertentu, NU beresiko terseret dalam konflik elektoral yang dapat memecah soliditas jamaah.
Konflik internal PBNU berpotensi menciptakan fragmentasi sikap politik di kalangan warga NU. Otoritas keagamaan yang sebelumnya menjadi rujukan moral bersama kini dipersepsikan tidak lagi monolitik. Akibatnya, pilihan politik warga NU menjadi semakin cair dan pragmatis.
Dalam jangka menengah dan panjang, kondisi ini membuka ruang bagi:
* Partai-partai non PKB untuk merebut suara warga NU tanpa berafiliasi langsung dengan PBNU.
* Tokoh NU lintas partai tampil sebagai penentu, bukan lagi partai atau organisasi sebagai institusi.
* Politik berbasis figur dan isu, menggantikan politik berbasis identitas keagamaan yang kaku.
Konflik PBNU dan relasinya dengan PKB akan turut membentuk konfigurasi politik nasional ke depan dalam beberapa skenario:
1. NU sebagai Moral force, Bukan Mesin Politik. Jika PBNU berhasil menata ulang internalnya, NU berpeluang menguat sebagai kekuatan moral yang mempengaruhi arah kebijakan publik tanpa terjebak dalam tarik menarik kepentingan parpol.
2. Reposisi PKB, PKB kemungkinan akan memperluas basis politiknya di luar NU secara lebih serius. Ini dapat memperkuat posisi PKB secara elektoral, tetapi sekaligus mengurangi klaimnya sebagai representasi politik utama warga NU
3. Menguatnya Politik Koalisi Cair. Konflik ini mendorong konfigurasi politik yang lebih cair, di mana afiliasi keagamaan tidak lagi menjadi penentu tunggal koalisi politik nasional.
4. Peran Strategis Kader NU. Kader NU termasuk alumni PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) akan memainkan peran strategis sebagai jembatan antara etika ke-NU- an dan realitas politik kekuasaan. Para aktivis PMII dapat menjadi penyeimbang atau justru memperuncing konflik, tergantung pada orientasi etik yang diambil.
Konflik internal PBNU yang beririsan dengan relasinya terhadap PKB sejatinya mencerminkan tantangan besar NU dalam era demokrasi elektoral yang semakin pragmatis. Pertaruhan utamanya bukan sekedar posisi NU dalam politik, melainkan kemampuan NU menjaga marwah keagamaan di tengah godaan kekuasaan.
Konfigurasi politik ke depan akan sangat di tentukan oleh apakah PBNU dan PKB mampu menempatkan relasi mereka secara dewasa, saling menghormati batas, tidak saling mengklaim, dan sama sama menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi dan elektoral.
A. Djunaidi Sahal ( IKA PMII Jakarta/ Wakil Ketua PWNU Jakarta )
