BALANGAN, dnusantarapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-25 dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Balangan Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar pada Senin (14/4/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Lindawati.
Dalam rapat tersebut, perwakilan DPRD Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
Seluruh fraksi DPRD, seperti Golkar, PPP, PDIP, Nasdem, PKS, PAN, dan Gerindra, menyatakan kesiapan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang PPAPBD bersama pemerintah daerah secara menyeluruh.
Salah satu sorotan DPRD adalah rendahnya serapan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan ada yang di bawah 50 persen.
Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pembinaan tenaga teknis tidak hanya terpusat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tetapi juga melibatkan SKPD teknis yang bersangkutan.
Selain itu, DPRD mendorong upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium daerah serta melakukan kajian terhadap investasi keuangan yang lebih variatif.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasi atas saran dan rekomendasi DPRD. Ia menegaskan bahwa masukan dari legislatif sangat penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan.
“Tahun 2025 adalah awal dari masa tugas kami memimpin Balangan kembali. Maka penting bagi kita untuk memiliki persepsi yang sama terhadap tantangan dan kebijakan strategis, agar dapat melangkah bersama dalam mewujudkan program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan,” ujar Akhmad Fauzi.
Pemkab Balangan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan, khususnya terkait peningkatan realisasi anggaran, penguatan SDM teknis, serta optimalisasi PAD. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan DPRD dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
